Pemerintah Buka Pintu Investasi Swasta Demi Kejar Pertumbuhan 8 Persen

Pemerintah Indonesia akan menggelar International Conference on Infrastructure 2025 pada 11–12 Juni 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), sebagai upaya mempercepat pembangunan infrastruktur secara merata dan meningkatkan partisipasi swasta dalam pendanaan proyek strategis nasional.

Forum ini menjadi langkah konkret pemerintah menjawab kebutuhan koordinasi lintas sektor serta menjembatani celah investasi, di tengah ambisi Presiden Prabowo Subianto mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Konferensi ini akan menjadi ajang pertama berskala global di Indonesia yang mempertemukan pemangku kepentingan dari dalam dan luar negeri, termasuk investor, pelaku industri, serta perwakilan kementerian dan lembaga pemerintah.

Baca Juga: Era Prabowo Butuh Dana Infrastruktur Tiga Kali Lipat dari Jokowi, Investasi Swasta Dibuka Lebar

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk Komunikasi dan Informasi Publik, Herzaky Mahendra Putra, menjelaskan bahwa forum ini digagas untuk mengonsolidasikan visi pembangunan nasional antarinstansi. Ia menekankan pentingnya ruang diskusi bersama agar pembangunan lebih terintegrasi dan efisien.

"Kalau kita berbicara mengenai konferensi ini, tentu yang paling utama yang ingin kita lakukan adalah bagaimana mengumpulkan semua stakeholder terkait, itu di dalam satu tempat dan berdiskusi bersama, berdasarkan tadi tema-tema spesifik," ujar Herzaky dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/6).

Herzaky menambahkan bahwa forum ini tidak hanya menjadi ajang presentasi, tetapi juga ruang interaktif yang diharapkan menghasilkan tindak lanjut konkret. Pemerintah bahkan menyediakan sesi bilateral meeting yang memungkinkan investor menjalin komitmen langsung melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) maupun Letter of Intent (LoI).

Baca Juga: Menko AHY Tegaskan Pentingnya Semangat Pembangunan Infrastruktur ke Depan

Dalam konferensi ini, akan dibahas lima tema utama: infrastruktur kawasan dan kota, konektivitas, perumahan, ketangguhan terhadap krisis iklim dan bencana alam (resilience), serta pendanaan dan teknologi sebagai enablerpembangunan.

“Banyak pihak yang terlibat dalam program pembangunan infrastruktur, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun, akses komunikasi dan pertemuan langsung sering kali terbatas karena tugas masing-masing pihak. Nah, di sinilah semua berkumpul menjadi satu,” jelas Herzaky.

Lebih dari belasan menteri dijadwalkan hadir sebagai pembicara dan akan memaparkan peta jalan pembangunan di sektor masing-masing, mulai dari transportasi, energi, hingga pertanian dan pendidikan.

Herzaky menyebut, pembangunan infrastruktur pada periode ini akan jauh lebih masif dibanding lima tahun terakhir. Pemerintah memperkirakan kebutuhan pendanaan infrastruktur mencapai tiga kali lipat dari periode sebelumnya. Oleh karena itu, keterlibatan sektor swasta menjadi sangat krusial dan telah menjadi arahan langsung dari Presiden Prabowo.